Jakarta | SuaraPrananta.com – Dugaan tindak pidana korupsi di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kembali menjadi sorotan. Aktivis Sumatera Utara, Fahrul Rozi Harahap, secara resmi melaporkan Bupati Labura, Hendri Yanto Sitorus (HYS), ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap jual beli jabatan, fee proyek, dan pengesahan Peraturan Bupati (Perbup).
Fahrul Rozi bersama rekannya, Fadli, mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Jumat (21/2/2025). Dalam laporannya, mereka membawa dokumen berkas penting yang diminta untuk segera ditindaklanjuti oleh KPK.
Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan
Tak hanya soal jual beli jabatan, laporan mereka juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam proyek peningkatan jalan di Labura, terutama pada ruas Jalan Teluk Binjai–Tanjung Leidong. Jalan yang pernah dikunjungi Presiden Joko Widodo ini dibangun dengan anggaran Rp19 miliar, namun belakangan ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.
“Pak Jokowi datang ke Labura dengan niat tulus agar masyarakat mendapatkan manfaat dari perbaikan jalan. Namun, ada oknum yang diduga menyalahgunakan proyek ini untuk kepentingan pribadi,” ujar Fahrul Rozi.
Lebih lanjut, ia juga menuntut KPK untuk turun langsung ke Labura guna menyelidiki anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Labura senilai Rp102 miliar pada 2023, yang dinilai perlu pengawasan ketat.
Desakan Aksi Jika Tak Ditindaklanjuti
Fahrul menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal laporan ini agar tidak mengendap di KPK tanpa kejelasan. Ia meminta masyarakat tetap percaya pada profesionalisme KPK dalam menangani kasus ini.
Sementara itu, Fadli menambahkan bahwa mereka siap menggelar aksi besar jika laporan tersebut tidak segera mendapat tindak lanjut.
“Kami akan menggelar upah-upah menjemput tondi KPK jika laporan ini tidak segera diproses,” tegasnya.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi yang dilaporkan oleh aktivis dan masyarakat sipil, yang berharap agar pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas dalam pemerintahan saat ini.
Tim
