Deli Serdang I SuaraPrananta.Com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang. Penyerahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (7/7/2025).
Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, SS, mewakili Bupati dr. H. Ashari Tambunan, menyampaikan langsung penjelasan Ranperda dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, SH, didampingi Wakil Ketua I, Agustiawan Saragih.
Dalam pidatonya, Wabup menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia juga menyampaikan tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan sinergi dan kerja keras dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Tantangan ke depan dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Deli Serdang akan semakin kompleks. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan sinergi dari semua pihak agar pelaksanaan pembangunan melalui program-program APBD bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Wabup Lom Lom Suwondo.
Deli Serdang Pertahankan Opini WTP Tujuh Kali Berturut-turut
Salah satu capaian penting yang disampaikan dalam laporan tersebut adalah keberhasilan Pemkab Deli Serdang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara. Capaian ini merupakan yang ketujuh kalinya secara berturut-turut, menandakan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kita berharap opini ini dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang,” harap Wabup.
Rincian Realisasi APBD 2024
Pendapatan Daerah
Target: Rp 4.843.679.009.554
Realisasi: Rp 4.330.096.692.113,57 (89,40%)
Rincian:
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target: Rp 1.646.876.837.665
Realisasi: Rp 1.169.362.569.639,57 (71,00%)
Pendapatan Transfer
Target: Rp 3.196.802.171.889
Realisasi: Rp 3.160.734.122.474 (98,87%)
Belanja Daerah
Total Anggaran: Rp 4.988.776.998.641
Realisasi: Rp 4.265.020.984.550,19 (85,49%)
Rincian:
Belanja Operasional
Target: Rp 3.537.936.541.401
Realisasi: Rp 2.981.068.396.279,27 (84,26%)
Belanja Modal
Target: Rp 794.829.933.270
Realisasi: Rp 666.604.042.966,92 (83,87%)
Belanja Tidak Terduga
Target: Rp 40.435.000.000
Realisasi: Rp 2.253.312.334 (5,57%)
Belanja Transfer
Target: Rp 615.575.523.970
Realisasi: Rp 615.095.232.970 (99,92%)
Pembiayaan Daerah dan Silpa
Untuk menyeimbangkan anggaran, Pemkab juga mengelola pembiayaan daerah yang terdiri atas:
Penerimaan Pembiayaan:
Target dan Realisasi: Rp 163.097.989.087,06 (100%)
(Berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023)
Pengeluaran Pembiayaan:
Target: Rp 18.000.000.000
Realisasi: Rp 5.000.000.000 (27,78%)
(Digunakan untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah)
Selain itu, Pemkab mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2024 sebesar Rp 223.173.696.650,44, yang berasal dari berbagai sumber antara lain:
Tambahan penghasilan guru
Dana BOS
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Alokasi Umum (DAU)
Silpa dari RSUD dan Puskesmas (BLUD)
Telah Diaudit BPK, Wujud Transparansi Pengelolaan Anggaran
Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2024 ini telah melewati proses audit oleh BPK RI Perwakilan Sumut, sesuai dengan Surat Nomor: 44.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 tertanggal 22 Mei 2025. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Deli Serdang dalam menjunjung prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hadir dalam Sidang Paripurna
Rapat paripurna penyerahan Ranperda ini turut dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan dan pejabat daerah, antara lain:
Sekretaris Daerah Deli Serdang, H. Timur Tumanggor, S.Sos, MAP
Unsur Forkopimda Deli Serdang
Para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Deli Serdang
Dengan capaian WTP ketujuh berturut-turut dan kinerja realisasi APBD yang cukup optimal, Pemkab Deli Serdang menunjukkan konsistensi dalam mengelola keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
(Gondrong)
