Batang Anai | SuaraPrananta.com — Janji-janji Bupati Padang Pariaman, Jon Kenedi Ajis, tentang kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu kembali dipertanyakan. Warga Kecamatan Batang Anai, khususnya kaum ibu, masih mengingat janji sang Bupati untuk memperhatikan masyarakat kecil, terutama dalam hal pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun, realita di lapangan berkata lain.
Salah satu potret nyata ketidakpedulian ini dialami Ayn, seorang ibu warga kurang mampu di Batang Anai. Dengan penuh harapan, Ayn mendatangi SMP Negeri 1 Batang Anai, memohon kepada pihak sekolah agar anaknya tetap bisa melanjutkan pendidikan meski belum mampu melunasi biaya seragam sekolah. Namun harapan itu justru berakhir pahit.
Pihak sekolah bersikukuh menerapkan aturan bahwa seragam sekolah harus dibayar lunas di awal. Tidak ada opsi angsuran ataupun keringanan, bahkan untuk keluarga miskin seperti Ayn. “Bingung saya… saya cuma ingin anak saya sekolah. Kami tidak punya uang beli baju sekolah sekaligus. Saya mintak tolong, saya minta boleh diangsur, tapi katanya tidak bisa, harus lunas. Hancur hati saya dengarnya,” ujar Ayn dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca.
Sikap SMP Negeri 1 Batang Anai tersebut memicu kekecewaan masyarakat. Warga menilai aturan yang diterapkan sekolah sama sekali tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kondisi ekonomi warga. Ironisnya, di tengah program wajib belajar yang digaungkan pemerintah pusat, di lapangan justru anak-anak terancam putus sekolah hanya karena masalah seragam.
“Pendidikan itu hak dasar anak, bukan soal bisa beli baju atau tidak. Pemerintah harus hadir, jangan cuma pidato di acara resmi, tapi rakyat kecil tetap dibiarkan menangis,” tegas seorang warga.
Terkait persoalan ini, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) TKN Kompas Nusantara Bidang Pengembangan, Feri Candra, yang ditunjuk Ketua Umum (Ketum) Adi Warman Lubis sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TKN Kompas Nusantara Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), turut angkat bicara. Saat diwawancarai pada Selasa, 22 Juli 2025, Feri Candra meminta Bupati Padang Pariaman untuk turun langsung menyelesaikan masalah tersebut.
“Saya minta kepada Bupati Padang Pariaman agar janji-janji beliau jangan hanya ucapan. Ini persoalan nyata di Batang Anai, tepatnya di SMP Negeri 1 Batang Anai. Seorang ibu miskin sampai memohon agar anaknya bisa sekolah, tapi malah dipersulit aturan seragam harus lunas. Dimana hati nurani pemerintah daerah? Pendidikan adalah hak dasar, bukan komoditas,” tegas Feri Candra.
Ia juga meminta agar Dinas Pendidikan dan pihak sekolah lebih mengedepankan rasa kemanusiaan. Feri menyebutkan, kasus serupa tidak boleh lagi terjadi di Padang Pariaman.
“Kalau pemerintah daerah tidak hadir menyelesaikan kasus ini, lalu siapa lagi yang diharapkan rakyat kecil? Ini bentuk nyata pengabaian hak pendidikan anak bangsa,” tambahnya.
Warga Batang Anai berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta Bupati tidak hanya menyampaikan janji di atas podium, tapi benar-benar membela rakyat kecil yang saat ini menanti kebijakan bijaksana.
Kini, nasib pendidikan anak Ayn dan banyak anak-anak lain di Batang Anai, sepenuhnya bergantung pada keberpihakan nyata pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap warganya sendiri.
(Dodi GeberNews)
