Medan | SuaraPrananta.com – Rakyat Bangkit Lawan Kebijakan Zalim, Aliansi Perjuangan Indonesia Guncang Medan. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia atau Ampri turun ke jalan di Kota Medan pada Senin, 8 September 2025 siang. Massa dari LSM TKN Kompas Nusantara, petani, buruh, dan pengemudi ojek online berkumpul di Lapangan Merdeka lalu bergerak menuju Gedung DPRD Sumatera Utara dan Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Mereka datang bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menggugat keras kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat. Tuntutan utama disuarakan lantang: jalankan Undang-undang Perampasan Aset Koruptor, hapus tunjangan DPR, turunkan pajak yang mencekik dan mencederai hati rakyat, tegakkan harga diri guru, petani, buruh dan pengemudi ojek online, serta singkirkan pejabat dan aparat yang menyalahgunakan wewenang.
Ketua Ampri, Johan Merdeka, menegaskan bahwa negara ini sedang berada di titik genting. “Mau ke mana negara kita ini, apakah kita mau pecah menjadi negara bagian. Aspirasi rakyat jangan lagi diabaikan. Kami datang bukan untuk mengemis, tetapi untuk menegakkan keadilan,” ujarnya dengan suara lantang di hadapan ribuan peserta aksi.
Massa juga menyoroti praktik kotor PTPN yang kini beroperasi dengan nama PTPN 1 Regional 1, yang dianggap merampas tanah rakyat. Mereka mengecam keras permainan harga gabah oleh tengkulak sementara pupuk subsidi justru dipermainkan hingga membuat petani semakin terpuruk. Tidak hanya itu, tarif ojek online yang dipermainkan demi kepentingan kelompok tertentu juga ikut menjadi sorotan. Ampri menegaskan, kesewenang-wenangan aparat dan pejabat korup sudah tidak bisa lagi ditoleransi.
Di Gedung DPRD Sumut, massa diterima oleh Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDIP, Sunarto. Sedangkan di Kantor Gubernur Sumut, perwakilan aliansi diterima oleh pihak Kesbangpol melalui Muliyono. Semua tuntutan dicatat dan dijanjikan akan disampaikan kepada pimpinan lembaga terkait dalam pekan ini. Namun massa memperingatkan, janji saja tidak cukup. Rakyat kini menuntut bukti nyata.
Ketua Umum DPP TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, memberikan pernyataan keras. “Tuntutan rakyat ini bukan main-main. Pemerintah jangan tuli dan jangan buta terhadap penderitaan rakyat kecil. Undang-undang Perampasan Aset Koruptor harus segera dijalankan, pajak yang mencekik harus diturunkan, tunjangan DPR dihapus. Jangan biarkan rakyat merasa dipermainkan sementara pejabat hidup bergelimang fasilitas. Jika suara rakyat terus diabaikan, jurang ketidakpercayaan akan semakin dalam. Itu lebih berbahaya daripada sekadar demonstrasi di jalan,” tegasnya.
Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB itu berlangsung tertib hingga selesai sekitar pukul 17.30 WIB. Para peserta menjaga barisan masing-masing agar tidak ada tindakan anarkis. Setelah memastikan pesan mereka diterima secara resmi, massa membubarkan diri dengan damai. Sepanjang aksi, pengamanan dilakukan oleh Kepolisian, TNI, dan Satpol PP.
Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Mereka akan terus mengawal semua tuntutan sampai pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat. Suara rakyat adalah suara kebenaran, dan kebenaran itu tidak bisa selamanya dibungkam.
🟥 Wisnu Sembiring | SuaraPrananta.com
🗣️ Berani Mengungkap
