Medan | SuaraPrananta.com – Pembangunan perluasan Rumah Sakit Madani di Jalan HR Hakim Medan diduga dilakukan tanpa mengantongi PBG dan Amdal. Hal ini diungkapkan Ketua Umum TKN Kompas Nusantara sekaligus Ketua Umum Pagar Unri Prabowo Gibran untuk Negara Republik Indonesia, Adi Lubis, yang menyesalkan sikap manajemen rumah sakit karena tidak pernah merespons surat konfirmasi yang sudah dua kali dilayangkan pihaknya.
Adi Lubis menilai ketertutupan manajemen menimbulkan dugaan kuat bahwa pembangunan tersebut tidak mengantongi izin. Ia menegaskan, sebagai kontrol sosial yang peduli terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sekaligus dampak lingkungan, pihaknya tidak bisa tinggal diam. “Dari informasi masyarakat, kami turun langsung ke lokasi. Faktanya, tidak ada plang PBG maupun Amdal terpampang. Padahal itu syarat mutlak yang harus dipasang secara terbuka agar publik mengetahuinya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya rumor bahwa pengembang merasa kebal hukum karena dilindungi orang kuat di Kota Medan. “Kalau benar demikian, ini sikap arogan yang tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah,” tegasnya.
Adi Lubis mengingatkan, pembangunan berada di kawasan padat penduduk dengan bangunan cukup menjulang yang berpotensi membahayakan keselamatan warga sekitar. Ia mendesak dinas terkait untuk segera turun ke lapangan dan memastikan legalitas perizinan. “Jangan tunggu ada korban baru bertindak. Kalau pembangunan tanpa PBG dan Amdal ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa perizinan yang diabaikan akan merugikan PAD Kota Medan serta melanggar peraturan daerah dan perwal yang berlaku. Jika pemerintah tidak tegas, TKN Kompas Nusantara menyatakan siap menggelar aksi turun ke jalan. “Kalau dinas terkait tidak berani menindak, kami patut menduga ada permainan antara pengembang dengan oknum aparat. Kami akan kawal masalah ini sampai hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu,” katanya.
Adi Lubis menutup pernyataannya dengan mengingatkan pesan Presiden bahwa negara ini adalah negara hukum. “Siapa pun yang coba bermain-main dengan hukum, apalagi sampai mengorbankan masyarakat, harus ditindak tegas. Inilah ujian bagi aparat dan pejabat, apakah berani menjalankan perintah presiden atau hanya membiarkannya jadi angin lalu,” pungkasnya.
🟥 Gondrong | SuaraPrananta.com
🗣️ Berani Mengungkap
