Medan | SuaraPrananta.com – Hukum di Medan dinilai mandul. LSM TKN Kompas Nusantara menuding aparat justru berkompromi dengan pelanggar aturan, sementara laporan masyarakat dibiarkan mandek tanpa kepastian hukum.
Ketua Umum DPP TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, menegaskan praktik hukum tebang pilih telah mencederai rasa keadilan rakyat. Satpol PP Kota Medan disorot keras karena dituding menutup mata terhadap berdirinya bangunan mewah tanpa PBG dan amdal, padahal Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 dengan jelas mengatur hal tersebut.
“Presiden Prabowo sudah tegas mengingatkan, jangan ada aparat mempermainkan hukum. Kalau instruksi Presiden masih dilanggar, itu sama saja penghinaan terhadap rakyat,” kata Adi Warman dalam konferensi pers di Kantor DPP TKN Kompas Nusantara, Jalan Prof HM Yamin, Medan, Senin (15/9/2025).
Sorotan juga diarahkan pada laporan polisi bernomor LP/B/551/VII/2025/SPKT/Polsek Medan Labuhan/Polres Pelabuhan Belawan/Polda Sumut tertanggal 17 Juli 2025. Laporan dugaan perusakan sesuai Pasal 406 KUHP itu dibuat langsung oleh Adi Warman, namun hingga kini belum diproses serius.
Polrestabes Medan pun tidak luput dari kritik. Banyak laporan masyarakat terhenti di tengah jalan, bahkan ada yang dihentikan dengan SP3 tanpa kejelasan. “Ada kasus sudah dua kali keluar SPKap, tapi terlapornya tidak ditangkap. Ada apa dengan Polrestabes Medan?” tegas Adi Warman.
Atas kondisi tersebut, TKN Kompas Nusantara memastikan akan turun ke jalan. Senin, 22 September 2025, ratusan massa akan menggelar aksi damai dengan target enam kantor pemerintahan. Surat pemberitahuan aksi telah dilayangkan ke Polrestabes Medan dan ditembuskan ke Wali Kota Medan, DPRD, Satpol PP, Kejari, hingga Polsek Medan Labuhan.
Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Adi Warman Lubis, didampingi Juang dan Yuli Asri sebagai koordinator lapangan. Massa akan membawa spanduk, pengeras suara, serta mobil komando untuk mengawal pesan utama: hukum jangan lagi diperdagangkan.
SuaraPrananta.com menilai aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan perlawanan moral rakyat. Hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Presiden dan pelecehan terhadap konstitusi. Ultimatum TKN Kompas Nusantara menjadi sinyal keras: rakyat tidak akan diam jika hukum dipermainkan.
🟥 Gondrong | SuaraPrananta.com
🗣️ Berani Mengungkap
