Medan | SuaraPrananta.com – Diduga, kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara yang hanya mengundang 104 Pemimpin Redaksi (Pemred) dalam acara silaturahmi bersama Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, Senin (25/8/2025), mendapat kritik dari kalangan pers.
Ketua DPD Himpunan Insan Pers Solidaritas Indonesia (HIPSI) Sumut, Rizal Syam Lubis, SE, menilai langkah itu diduga menimbulkan kesan eksklusif.
“Silaturahmi seharusnya terbuka dan merangkul semua media. Kalau hanya 104 Pemred yang dilibatkan, tentu menimbulkan pertanyaan. Di Sumut ini jumlah medianya ratusan,” ujarnya.
Rizal menegaskan, pemerintah daerah sebaiknya memanfaatkan momen silaturahmi sebagai sarana memperkuat keterbukaan komunikasi, bukan malah membatasi.
“Kalau media dipilih-pilih, itu bukan silaturahmi namanya. Pemerintah butuh semua media sebagai mitra strategis, bukan hanya kelompok tertentu,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum Jurnalis Pemprov (FJP), Roy Syamsul Gultom, juga menilai kebijakan Kominfo Sumut tersebut diduga berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif.
“Komunikasi publik akan lebih sehat jika melibatkan semua pihak. Kalau undangan hanya untuk segelintir orang, publik bisa menilai ada upaya pemerintah membatasi ruang kritis media,” katanya.
Roy mengingatkan pentingnya transparansi komunikasi pemerintah di tengah situasi politik dan hukum yang kian dinamis.
“Sekarang justru waktunya pemerintah membuka pintu lebih lebar. Silaturahmi jangan dipersempit menjadi sekadar formalitas atau pencitraan,” pungkasnya.
🟥 Gondrong | SuaraPrananta.com
🗣️ Berani Mengungkap Fakta
