Medan | SuaraPrananta.com — Ketua Umum (Ketum) TKN Kompas Nusantara dan Ketum Pagar UNRI Prabowo-Gibran, Adi Warman Lubis, angkat bicara soal penangkapan sejumlah pejabat tinggi di Sumatera Utara yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mendesak agar proses hukum terhadap para kepala dinas dan pejabat yang ditangkap diproses secara tegas, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Pernyataan itu disampaikan Adi Warman dalam wawancara eksklusif bersama wartawan, Minggu, 29 Juni 2025, di sebuah kedai kopi di kawasan Sun Plaza Medan. Dalam suasana santai namun penuh ketegasan, Adi menyampaikan keprihatinan mendalam atas praktik korupsi yang kembali mencoreng nama baik pemerintahan di Sumut.
“Kami dari TKN Kompas Nusantara dan Pagar UNRI Prabowo-Gibran menyatakan sikap tegas: kasus OTT ini harus diusut tuntas. KPK harus diberi ruang penuh untuk bekerja secara independen, profesional, dan transparan tanpa tekanan dari kekuatan politik atau kelompok mana pun,” tegas Adi Warman.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa praktik korupsi di tubuh birokrasi daerah bukan hanya menghancurkan kepercayaan publik, tetapi juga telah merugikan Provinsi Sumatera Utara secara besar-besaran — baik dari sisi anggaran pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
“Korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran hukum. Ini pengkhianatan terhadap rakyat. Dan kalau pelakunya adalah pejabat yang seharusnya menjadi contoh, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya dengan nada tegas.
Adi Warman juga menyampaikan dukungan penuh kepada KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menegaskan, masyarakat sipil, organisasi relawan, dan media harus ikut mengawal proses hukum agar tidak ada permainan “di belakang layar”.
“Sumut ini daerah yang kaya sumber daya dan strategis secara nasional. Tapi jika masih dibelenggu oleh korupsi di level elit birokrasi, maka rakyat akan terus menjadi korban. Itu tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum TKN Kompas Nusantara — organ relawan pendukung pasangan Prabowo-Gibran — Adi juga menegaskan bahwa visi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan adalah mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas dari pusat hingga daerah.
“Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat tegas dalam hal ini. Tidak ada toleransi untuk korupsi. Dan kami sebagai relawan juga punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Adi Warman mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Sumatera Utara, untuk bersatu melawan praktik korupsi serta terus memberikan dukungan moral kepada penegak hukum agar tidak goyah oleh tekanan kekuasaan.
“Kita harus lawan ini bersama-sama. Jangan biarkan Sumut terus-menerus dikotori oleh ulah segelintir elit yang rakus. Ini momentum bersih-bersih, dan kita dukung penuh,” pungkasnya.
(Dodi Rikardo Sembiring)
