Mahasiswa Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Mark-Up Proyek Dinas Pendidikan Labura

0
134

Medan | SuaraPrananta.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pemberantas Korupsi (MPK) menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Medan pada Selasa ,(15/11/2024). Aksi ini bertujuan mendesak Kejatisu untuk segera mengusut dugaan korupsi dalam proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara (Labura), yang menurut mahasiswa, melibatkan mark-up anggaran serta pengerjaan proyek yang diduga bermasalah.

Koordinator aksi, Saipul Bahri Nasution, menuntut Kejaksaan untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Labura terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pada proyek-proyek yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2022 hingga 2023. “Kami menduga kuat terdapat kekurangan volume pada pengerjaan proyek, beberapa di antaranya mengalami kerusakan, dan indikasi mark-up harga juga sangat jelas,” tegas Saipul.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan praktik korupsi dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang mereka klaim lebih mengutamakan peserta yang mampu secara finansial, daripada tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.

Dalam orasinya, Saipul menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam praktik korupsi harus diusut secara tuntas. Massa aksi mendesak Kejatisu untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Labura, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), serta perusahaan-perusahaan pemenang tender yang diduga terlibat dalam penggelembungan anggaran.

Mahasiswa juga meminta agar Kapolda Sumatera Utara segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek-proyek Dinas Pendidikan Labura yang menghabiskan anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Aksi yang berlangsung damai ini diakhiri dengan harapan agar pihak berwenang segera menangani kasus tersebut dan memastikan keadilan bagi masyarakat, terutama dalam hal penggunaan anggaran publik yang bersih dan tepat sasaran.

(Dodi. R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini