Deli Serdang | SuaraP
Deli Serdang I SuaraPrananta.com-Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Deli Serdang, Kamis (4/9/2025). Aksi itu menuntut Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, SH, beserta jajaran dewan lainnya mengembalikan dana perjalanan dinas yang diduga mencapai Rp10,2 miliar sejak Januari hingga Agustus 2025.
Dengan dua mobil pickup, soundsystem, serta sejumlah angkutan umum, massa bergerak sambil meneriakkan kecaman keras. Mereka mendapat pengawalan ketat dari Polresta Deli Serdang dan Satpol PP. Namun, sorotan utama tertuju pada sosok Ketua DPRD Zakky Shahri yang tak kunjung hadir di hadapan pengunjuk rasa.
Orasi Panas: “Kami Lawan Pengkhianat Rakyat!”
Dalam orasinya, Muhari (43), salah seorang demonstran, menyebut aksi ini sebagai panggilan hati nurani. Menurutnya, DPR dan DPRD sudah tidak lagi berpihak pada rakyat.
“Ketua DPRD dan pimpinan dewan telah mencederai hati rakyat. Buktinya, uang perjalanan dinas Ketua DPRD saja mencapai Rp10,2 miliar. Ini harus kita lawan!” teriaknya yang disambut sorakan lantang massa.
Muhari juga menyinggung fasilitas mewah yang dinikmati anggota dewan, mulai dari tunjangan harian Rp3 juta, sewa rumah, hingga fasilitas lainnya, sementara buruh bergaji rendah dan rakyat miskin masih kesulitan makan dan tidak punya rumah.
Sorotan AMPK: Dewan Terpecah, Rakyat Terabaikan
Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, menegaskan bahwa DPRD Deli Serdang tidak lagi menjalankan fungsi wakil rakyat. Ia menilai anggota dewan justru sibuk berkelompok dan berkonflik internal.
“Wakil rakyat seharusnya berpihak pada rakyat, bukan saling berebut kepentingan. Bahkan Ketua DPRD saja sulit menyatu dengan anggotanya. Ini bahaya bagi Deli Serdang,” ujarnya.
Rahman juga menyoroti kemewahan mobil dinas Ford Ketua DPRD yang disebut-sebut termewah se-Sumatera Utara dengan nilai mencapai Rp4 miliar.
“Bayangkan, uang Rp10 miliar untuk perjalanan dinas jika dipakai membangun jalan di Kecamatan STM Hulu dan daerah lain, sudah pasti lebih bermanfaat,” tegasnya.
AMPK juga menuntut agar dana itu dialihkan ke kebutuhan prioritas rakyat, seperti BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pendidikan gratis bagi warga miskin.
Dewan Hadir, Pimpinan Hilang
Sekitar 30 menit berorasi, akhirnya beberapa anggota DPRD menemui massa. Hadir Muhammad Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto, serta Sekretaris Dewan Iwan Salewa.
Namun, ketegangan terjadi saat Rahman JP Hutabarat menuntut kehadiran Ketua DPRD atau minimal satu dari empat pimpinan dewan.
“Masa satu pun pimpinan tidak berani menemui rakyat? Kami ini rakyat, bukan bandit!” serunya dengan nada tinggi.
Setelah dilakukan negosiasi, sepuluh perwakilan massa akhirnya diterima di ruang rapat DPRD. Sayangnya, pertemuan berakhir ricuh dan ditinggalkan oleh pihak AMPK karena tidak ada satupun pimpinan dewan yang hadir.
“Percuma. Aspirasi kami hanya akan diteruskan tanpa keputusan. Lebih baik kami keluar!” tegas Hutabarat sembari meninggalkan ruang rapat.
Dewan Mengaku Tak Tahu
Terpisah, beberapa anggota DPRD yang hadir, termasuk Muhammad Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Merry Sitepu, dan Gendro Judo Buwono, mengaku hanya sebatas menerima aspirasi. Mereka tidak bisa menjawab alasan mengapa Ketua DPRD Zakky Shahri dan pimpinan lainnya absen.
“Kami sudah menerima aspirasi massa, tapi soal pimpinan tidak hadir, kami tidak bisa menjawab,” ujar mereka singkat.
Aksi AMPK ini pun meninggalkan tanda tanya besar: ke mana Ketua DPRD Zakky Shahri di saat rakyat menuntut kejelasan penggunaan miliaran uang negara?
(Drong)
