Medan | SuaraPrananta.com – Anggota Komite I DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menegaskan komitmennya mengawal sektor pendidikan di Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, Kamis (12/6/2025), ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar — mulai dari implementasi program lima hari sekolah hingga krisis infrastruktur sekolah di daerah terpencil.
Kedatangan Penrad disambut langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, di kantor dinas tersebut. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas arah kebijakan pendidikan, termasuk program prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution seperti SPP gratis, pengembangan sekolah unggulan SLTA, dan sistem lima hari sekolah.
Alexander menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama Pemprov Sumut.
“Sesuai arahan Gubernur Bobby Nasution, program lima hari sekolah, pembangunan sekolah unggulan, dan SPP gratis adalah prioritas kami,” ujarnya.
Namun, Penrad mengingatkan bahwa implementasi lima hari sekolah bukan sekadar perubahan teknis, tetapi harus dipahami sebagai perubahan paradigma dalam sistem pendidikan.
“Program ini harus dikawal dengan serius agar tidak bernasib sama seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya yang gagal karena minim pengawasan,” katanya.
Penrad mengapresiasi gagasan tersebut, namun menekankan perlunya sosialisasi yang kuat dan argumentasi yang rasional kepada masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
“Lima hari sekolah seharusnya memberi ruang keluarga untuk membangun karakter dan bakat anak, bukan hanya memangkas hari belajar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Penrad menyoroti kondisi infrastruktur sekolah di pelosok Sumut yang memprihatinkan. Ia menyebut banyak sekolah yang tak layak huni, bahkan membahayakan keselamatan siswa.
“Contohnya SMA Negeri 1 Mandrehe di Nias Barat. Sejak 1991 tidak pernah direvitalisasi, dan rusak parah akibat gempa 2005. Beberapa kelas bahkan belajar di luar ruang karena bangunan mengancam keselamatan,” ungkap Penrad.
Ia telah menyampaikan laporan ini kepada Kementerian Pendidikan dan meminta agar sekolah tersebut mendapat prioritas dalam revitalisasi tahun 2025.
Alexander mengakui persoalan tersebut dan menjelaskan bahwa status lahan menjadi kendala utama dalam pembangunan dan perbaikan sekolah.
“Banyak sekolah berdiri di atas lahan HGU atau kawasan hutan. Itu membuat kami sulit melakukan revitalisasi,” katanya.
Menanggapi hal itu, Penrad meminta Dinas Pendidikan menyusun data lengkap terkait sekolah-sekolah yang bermasalah secara administratif.
“Kita harus dorong pelepasan status kawasan hutan atau HGU bagi sekolah-sekolah yang terkena dampak. Saya siap bantu di tingkat pusat,” ujar Penrad.
Senator asal Sumut itu juga mengajak Pemprov Sumut membangun kolaborasi aktif dan lintas sektor demi mempercepat penyelesaian persoalan pendidikan, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur.
(Mabhirink Gaul)
