Medan | SuaraPrananta.com – Pernyataan kontroversial Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kasi Humas Media DPRD Kota Medan, Ika Safitri, terus menuai badai kritik. Kini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Insan Pers Solidaritas Indonesia (DPD HIIPSI) Sumatera Utara, Rizal Syam Lubis, S.E., ikut bersuara lantang dan menuntut pertanggungjawaban tegas dari Sekwan DPRD Medan, M. Ali Sipahutar.
“Ini kegagalan kepemimpinan. Sekwan tak mampu menjaga netralitas dan membiarkan humas bertindak seperti makelar anggaran. Dia layak dicopot!” tegas Rizal saat dikonfirmasi GeberNews, Rabu (16/4/2025).
Menurut Rizal, pernyataan Ika Safitri yang menyebut kerja sama media harus seizin koordinator wartawan adalah bentuk nyata pembunuhan terhadap marwah profesi jurnalis dan pengkhianatan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.
“Humas bukan penyalur proyek dan koordinator wartawan bukan penentu takdir media. Pernyataan itu melecehkan, ngawur, dan sangat berbahaya!” tegasnya.
Rizal juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan Sekretariat DPRD Medan, yang membuka ruang terjadinya praktik transaksional dan manipulatif dalam pengelolaan dana kemitraan media.
“Ini bukan soal miskomunikasi, ini soal mental. Kalau Sekwan diam atau malah membiarkan, maka dia bagian dari masalah,” katanya.
HIIPSI Sumut, lanjut Rizal, mendukung penuh seruan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) yang diusulkan berbagai pihak, termasuk oleh wartawan senior Efendy Naibaho, untuk membongkar praktik mafia informasi dan dugaan kongkalikong dalam anggaran media.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kalau perlu, HIIPSI akan laporkan hal ini ke Ombudsman dan KPK. Media bukan alat mainan pejabat,” tegas Rizal.
Sebagai penutup, Rizal menyerukan agar DPRD Kota Medan melakukan evaluasi total terhadap manajemen humas dan anggaran media, demi menjaga kredibilitas lembaga dan kehormatan profesi pers.
“Sekwan harus diganti. Ini tamparan keras bagi kita semua. Jangan biarkan institusi publik jadi sarang permainan kotor,” pungkasnya.
Wisnu Sembiring
