Jakarta | SuaraPrananta.com – Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran yang berpotensi menghambat kinerja kementerian dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus difokuskan pada mengurangi pemborosan dan kebocoran keuangan negara, bukan justru memangkas program yang bermanfaat bagi rakyat.
“Kami mendukung efisiensi, tapi jangan sampai itu hanya sekadar gimmick yang justru melemahkan program kesejahteraan masyarakat,” ujar Penrad, Sabtu (08/02/2025).
Ia meminta Kementerian Keuangan meninjau ulang kebijakan ini dengan analisis lebih mendalam. Menurutnya, daripada memangkas Rp 300 triliun dari anggaran kementerian dan lembaga, pemerintah seharusnya lebih fokus mencegah kebocoran anggaran yang mencapai ribuan triliun akibat korupsi dan inefisiensi.
“Jika kebocoran keuangan negara bisa ditekan, negara bisa menyelamatkan hingga Rp 1.100 triliun per tahun. Ini jauh lebih signifikan dibandingkan pemangkasan anggaran yang justru mengorbankan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Penrad juga menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap daerah, terutama daerah otonomi baru. Ia menilai kebijakan ini bisa mengurangi peredaran uang di daerah dan menghambat pembangunan infrastruktur.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran sebaiknya dilakukan dengan memangkas pemborosan, seperti anggaran seremonial yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Jangan sampai kebijakan ini justru memperlambat pembangunan dan merugikan rakyat,” pungkasnya.
Mabhirink Gaul
