Medan | SuaraPrananta.com — Senator DPD RI asal Sumatera Utara, Penrad Siagian, menyampaikan sikap tegasnya atas maraknya konflik agraria di berbagai wilayah Sumut. Melalui pernyataan berjudul “Menulis Keadilan dari Akar”, ia menyoroti betapa rakyat kecil kerap menjadi korban dari sistem agraria yang timpang.
“Konflik agraria bukan hanya soal batas lahan atau HGU. Ini menyangkut hidup dan hak dasar masyarakat adat, petani, dan warga desa yang kerap terpinggirkan,” tegas Penrad.
Penrad menyebut empat titik konflik agraria yang hingga kini belum terselesaikan: Simpang Gambus (Batu Bara) melawan PT Socfindo, Gurila (Pematang Siantar) melawan PTPN IV, Mandoge (Asahan) melawan PT BSP, dan Rambung Baru (Serdang Bedagai) melawan PT Nirvana. Ia menilai, pola-pola penindasan terhadap rakyat nyaris seragam: tanah diubah jadi komoditas, sejarah lokal dihapus, warga dikriminalisasi.
Tidak hanya bicara dari ruang rapat, Penrad turun langsung ke lapangan. Ia menemui petani dan masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah leluhur, termasuk mereka yang dikriminalisasi di wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Ia juga menyoroti bagaimana hak dasar seperti listrik, air bersih, dan pendidikan kerap ikut hilang dalam pusaran konflik tersebut.
“Reforma agraria saja tak cukup kalau hanya jadi jargon. Harus ada revolusi agraria yang benar-benar mengembalikan tanah kepada mereka yang hidup dari dan untuk tanah itu,” katanya.
Ia menekankan bahwa negara tidak bisa terus berperan netral dalam konflik seperti ini. “Negara harus berpihak pada yang benar, bukan sekadar menjadi penonton yang adil di atas penderitaan rakyat,” ujar Penrad.
Di akhir pernyataannya, Penrad menegaskan komitmennya untuk terus menjadi corong bagi rakyat yang tak bersuara. “Saya berdiri untuk mereka yang tak punya mikrofon. Karena tugas senator bukan sekadar membuat hukum, tapi menjaga nurani republik agar tetap menyala,” pungkasnya.
(Mabhirink Gaul)
