Kampung Dalam | SuaraPrananta.com — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) TKN Kompas Nusantara Kabupaten Padang Pariaman angkat suara terkait dugaan skandal bantuan sosial (bansos) yang mencuat di Nagari Kampung Dalam. Ketua DPC, Muliyadi, menyebut telah menerima laporan dan aduan dari masyarakat terkait dugaan kuat praktik nepotisme dan penyalahgunaan kewenangan dalam pendistribusian bansos.
Bansos yang seharusnya menyasar masyarakat miskin dan benar-benar membutuhkan, justru diduga dialihkan kepada pihak-pihak tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Nama-nama yang diduga masih memiliki kemampuan ekonomi justru mendapat bantuan, sementara keluarga miskin tidak tercantum dalam daftar penerima.
“Kami menerima laporan bahwa bantuan justru mengalir ke keluarga dan kerabat Wali Nagari Samsul Bahri, sementara warga miskin dibiarkan menanggung penderitaan tanpa kepastian,” tegas Muliyadi, Senin (4/8/2025).
Data Dimainkan? Hak Rakyat Dikhianati
Menurut Muliyadi, data penerima bansos diduga kuat telah dimanipulasi. Hal ini menjadi indikasi bahwa pendistribusian bantuan tidak berdasarkan kondisi objektif masyarakat, tetapi lebih pada relasi kekuasaan dan kedekatan pribadi.
“Kalau benar data dimodifikasi untuk menguntungkan keluarga pejabat, ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga penghinaan terhadap prinsip keadilan sosial. Ini kejahatan administratif yang harus segera dihentikan,” ujarnya dengan tegas.
Muliyadi meminta agar seluruh data penerima bansos di Nagari Kampung Dalam segera diaudit secara menyeluruh oleh Dinas Sosial dan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Ia menekankan pentingnya transparansi untuk menghindari kecurigaan publik yang semakin meluas.
Desakan TKN: Audit, Evaluasi, dan Publikasi Data!
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC TKN Kompas Nusantara, Muliyadi mendesak agar nama-nama penerima bansos diumumkan secara terbuka kepada publik. Transparansi ini, menurutnya, adalah langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari.
“Bansos bukan hak istimewa bagi kerabat pejabat. Itu hak rakyat miskin yang sudah cukup lama digerus kesulitan hidup. Kami tidak akan tinggal diam jika dugaan ini terbukti benar,” tegasnya lagi.
Muliyadi juga menambahkan bahwa pihaknya siap membawa persoalan ini ke jalur hukum jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
TKN Kompas Nusantara Siap Kawal dan Dampingi Rakyat
Lebih lanjut, Muliyadi menyatakan bahwa TKN Kompas Nusantara tidak hanya akan mengawal kasus ini secara moral dan politik, tetapi juga siap memberikan pendampingan hukum bagi warga yang merasa dirugikan.
“Ini bukan lagi soal bantuan. Ini soal martabat rakyat. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi nagari-nagari lain di Sumatera Barat,” katanya.
Muliyadi menegaskan bahwa skandal ini harus menjadi momentum evaluasi total sistem pendataan dan penyaluran bansos. Ia meminta seluruh unsur pemerintahan dari tingkat nagari hingga kabupaten untuk tidak tutup mata.
“Cukup! Jangan Mainkan Hak Orang Kecil”
Mengakhiri pernyataannya, Muliyadi menegaskan bahwa TKN Kompas Nusantara akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat bukan mainan, dan setiap bentuk pengkhianatan terhadap hak sosial harus dipertanggungjawabkan.
“Cukup sudah rakyat kecil jadi korban permainan kekuasaan. Jangan main-main dengan hak hidup orang miskin. Kami akan pastikan ini dibuka seterang-terangnya,” tutup Muliyadi.
Ril | SuaraPrananta.com
