Deli Serdang | SuaraPrananta.com – Program ketahanan pangan nasional yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan di daerah, kini terancam berantakan di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Sorotan tajam publik kini tertuju pada Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (PSP) Dinas Pertanian, Martin Siregar, yang kebijakannya dinilai kontroversial dan merusak sistem kerja penyuluhan pertanian.
Di tengah kondisi pertanian yang membutuhkan penguatan, justru tiga penyuluh pertanian di Batang Kuis ditarik dan dipindahkan tanpa pengganti. Sulpiyati Batu Bara dan Ade Ine Imansari ditarik ke dinas, sementara Jumadil Akhir dipindah ke kecamatan lain. Ironisnya, kekosongan ini tak kunjung diisi, sehingga hanya tersisa empat penyuluh aktif di wilayah seluas 1.293 hektare sawah produktif.
“Petani sangat membutuhkan pendampingan. Tapi yang terjadi justru penyuluh dikurangi. Ini kebijakan yang ngawur dan tidak berpihak pada rakyat. Kalau begini terus, program Presiden untuk ketahanan pangan bisa gagal total,” ucap salah satu sumber internal yang enggan disebutkan namanya, Selasa (17/06/2025).
Di lapangan, dampaknya terasa nyata. Satu penyuluh kini harus menangani dua hingga tiga desa, memicu kelelahan, penurunan efektivitas, dan kekacauan dalam pelaksanaan program. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Batang Kuis yang dulunya aktif dan ramai, kini sunyi hanya diisi lima personel—termasuk koordinator yang justru bukan dari latar belakang pertanian.
Lebih parah lagi, Martin Siregar disebut merombak Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang telah baku di Simluhtan, sistem yang terintegrasi secara nasional. Akibatnya, penyusunan ulang monografi, peta WKPP, hingga program kerja pun harus diulang dari nol, menyita waktu dan menguras anggaran negara.
“Program kerja penyuluh dibiayai dari APBN dan waktunya sudah ditentukan. Karena perombakan sepihak ini, semua program dari desa hingga provinsi harus diperbaiki. Waktu habis, program gagal semua. Ini merugikan negara,” tegas sumber lainnya.
Saat dikonfirmasi, Martin Siregar berdalih bahwa Deli Serdang sedang mengalami krisis tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) akibat minimnya anggaran dan banyaknya PPL senior yang telah pensiun.
“Kami sudah ajukan penambahan ke kabupaten, tapi anggarannya memang belum memadai. Jadi tidak ada penambahan honorer,” ujar Martin singkat.
Namun, pernyataan tersebut justru memicu kecurigaan baru. Banyak pihak menduga bahwa kebijakan ini sarat kepentingan dan tidak memahami sistem kerja penyuluhan secara utuh. Bahkan, muncul dugaan adanya hubungan kedekatan personal antara PLT Kabid PSP dengan pimpinan daerah, yang membuat pengawasan terhadap kinerjanya menjadi longgar.
Situasi ini membuat masyarakat mendesak Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, agar bertindak tegas sebagaimana sikap beraninya di awal kepemimpinan. Evaluasi menyeluruh terhadap ASN, mulai dari kepala dinas, camat, hingga kepala desa, diminta untuk kembali ditegakkan.
“Kami cinta Deli Serdang, kami sayang Bupati kami. Tapi jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan biarkan satu oknum merusak nama baik pemerintahan yang sedang dibangun dengan susah payah,” seru salah satu tokoh masyarakat.
Ketegasan dan profesionalisme kepemimpinan Bupati kini sedang diuji. Masyarakat menanti tindakan nyata, bukan sekadar retorika.
(Tim)
