Medan | SuaraPrananta.com – Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (HIPMASU) kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di tiga lokasi, yakni Kantor Walikota Medan, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Selasa (18/3/2025).
Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam penetapan pemenang tender Event Organizer (EO) Ramadan Fair. Mereka menduga Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sengaja memenangkan CV Yohara Gemilang, meski perusahaan itu menawarkan harga lebih tinggi dibanding peserta lain. Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp4,9 miliar.
Ketua Umum HIPMASU, Muda Harahap, menegaskan bahwa aksi mereka bertujuan sebagai bentuk kontrol sosial agar tidak ada kecurangan dalam proses tender. “Kami menduga ada kongkalikong dalam penetapan pemenang tender Ramadan Fair ini,” tegasnya.
Massa juga mempersoalkan CV Yohara Gemilang yang sudah mulai memasang kerangka tenda, padahal proses pelelangan masih dalam masa sanggah.
Dalam tuntutannya, HIPMASU mendesak Kapolda Sumut dan Kejatisu untuk segera memeriksa Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan serta pimpinan CV Yohara Gemilang. Mereka juga meminta Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengevaluasi jabatan Kadisdikbud karena dinilai tidak transparan dalam proses tender.
Aksi yang berlangsung lebih dari satu jam di Kantor Walikota Medan tidak mendapat respons, sehingga massa melanjutkan demonstrasi ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Di lokasi tersebut, sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan oknum petugas Disdikbud yang menyebabkan salah satu demonstran mengalami luka di tangan.
Meski demikian, aksi tetap berlanjut hingga akhirnya Kabag Kebudayaan Disdikbud Kota Medan, Andi, menemui massa. “Saya ditugaskan pimpinan untuk menemui teman-teman. Kebetulan pimpinan sedang tidak di tempat, sehingga persoalan ini akan ditindaklanjuti oleh Tim POKJA,” jelasnya.
Aksi HIPMASU ini mendapat perhatian luas, dan kini publik menanti tindak lanjut dari aparat hukum terkait dugaan kecurangan dalam tender Ramadan Fair XIX.
(Tim)
