Batubara | SuaraPrananta.com – Proyek pembangunan tanggul penahan air di Sungai Dalu-dalu, Desa Sei Suka, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, senilai Rp11,6 miliar, kini disorot tajam. Meski belum lama rampung, struktur tanggul sudah retak dan miring, memicu kekhawatiran akan potensi jebol dan ancaman banjir di dua desa.
Proyek yang dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 ini dilaksanakan oleh CV Razasa Agung sejak 12 September 2024. Namun, hasil pekerjaan di lapangan dinilai jauh dari memuaskan.
Ketua DPD Himpunan Insan Pers Solidaritas Indonesia (HIPSI) Sumut, Rizal Syam Lubis, S.E., mengecam keras lemahnya pengawasan teknis dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Proyek ini jelas-jelas diduga cacat. Tidak sesuai spesifikasi, dan minim pengawasan dari pihak PPK maupun KUPT. Gubernur Bobby Nasution harus segera mengevaluasi pejabat PUPR yang terlibat,” tegas Rizal, Kamis (12/6/2025).
Kerusakan tanggul itu sebelumnya sempat viral di media sosial, memperlihatkan struktur beton yang retak, besi yang miring, dan tinggi tanggul yang tidak seragam. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Ahmad Hadian, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada 28 Maret 2025.
“Saya lihat langsung, memang kondisinya memprihatinkan. Ini proyek vital, tapi hasilnya asal-asalan. Jika jebol, ratusan hektare sawah dan dua desa bisa terdampak banjir,” ungkap Hadian kepada wartawan, Jumat (29/3/2025).
Menurutnya, proyek yang berfungsi sebagai penahan air dan pengendali banjir tersebut sangat krusial bagi masyarakat sekitar. Karena itu, kesalahan teknis dan dugaan kelalaian tidak bisa ditoleransi.
“Ini menyangkut keselamatan warga. Gubernur harus bertindak tegas terhadap PUPR Sumut dan rekanan proyek,” tambahnya.
Data mencatat nilai kontrak proyek ini mencapai Rp11.685.615.000. Namun, masyarakat menilai pekerjaan dilakukan asal jadi, tanpa memperhatikan standar mutu dan kelayakan konstruksi.
Desakan evaluasi kini diarahkan kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang dikenal memiliki sikap keras terhadap proyek bermasalah.
“Jangan sampai uang rakyat habis untuk bangunan yang justru membahayakan. Ini alarm buruk bagi kualitas infrastruktur kita,” tutup Rizal Syam.
(Dodi Geber)
