Medan | SuaraPrananta.com – Demokrasi di Indonesia dinilai masih setengah hati dan saat ini lebih banyak dikuasai oleh para elite politik. Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik UINSU, Dr. Faisal Riza, M.A., dalam Dialog Publik bertema Analisis Kritis Terhadap Kondisi 6 Bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara, Sabtu (26/4) di Rumoh Kupi, Jalan Gajah Mada, Medan.
“Demokrasi kita tetap ada, tetapi lebih banyak dinikmati para elite. Ada yang menyebut demokrasi kita separuh otoriter, tapi belum ada akademisi yang menyatakan demokrasi benar-benar hancur,” kata Faisal Riza.
Ia juga mengkritisi atraksi politik elite yang dinilai bising dan tidak terkoordinasi dengan baik. “Perubahan harus dimulai dari strategi kabinet. Orang-orang berpengalaman perlu dimaksimalkan. Mahasiswa dan masyarakat sipil harus tetap menjadi pengontrol dinamika politik yang dipertontonkan para elite,” tegasnya.
Selain Faisal Riza, hadir juga sebagai narasumber Praktisi dan Pengamat Hukum, Irwansyah, S.H., M.H., Praktisi Pendidikan, Putra Rajanami, S.Pd., serta Kepala Bidang Kebijakan Publik (KP) PW KAMMI Sumut, Irham S. Rambe, S.H.
Dalam pemaparannya, Irwansyah, S.H., M.H., menegaskan, hukum di Indonesia masih berorientasi pada kekuasaan, bukan pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. “Budaya hukum kita masih lemah dan belum mampu mewujudkan dominasi keadilan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Putra Rajanami, S.Pd., menyoroti masih buruknya infrastruktur pendidikan. Ia menyebut sekitar 26 persen fasilitas pendidikan perlu diperbaiki. Ia juga menyinggung ketidakjelasan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar.
“Kualitas peserta didik dan tenaga pendidik juga harus diperbaiki. Seringnya perubahan kurikulum justru membuat peserta didik menjadi korban kebijakan yang inkonsisten,” jelas Putra.
Dalam kesempatan itu, Irham S. Rambe, S.H., menilai bahwa komunikasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya masih belum optimal. “Tugas kita adalah mengkritisi dan mengawal agar pemerintahan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua PW KAMMI Sumut, Wira Putra, S.S., dalam sambutannya menegaskan pentingnya mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam hal efisiensi anggaran dan penguatan sektor pendidikan.
“Kami mencatat adanya kelemahan di sektor ekonomi dan turunnya kualitas demokrasi. Mahasiswa harus terus aktif memberikan masukan dan mengawal jalannya pemerintahan,” tegas Wira.
Tim
