Paluta | SuaraPrananta.com – Ribuan massa yang tergabung dari berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP), organisasi masyarakat (ormas), serta perwakilan masyarakat Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Paluta pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Dalam orasi, massa menuntut agar Pj Bupati Paluta, Patuan Rahmad Syukur Hasibuan, bersikap netral menjelang Pilkada Paluta 2024. Massa menuding adanya dugaan pengarahan terhadap pegawai negeri dan pegawai honorer untuk mendukung salah satu calon bupati. Mereka juga memperingatkan Pj Bupati untuk tidak ikut campur dalam urusan politik Pilkada.
Massa memperlihatkan bukti-bukti dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa dalam pemasangan baliho salah satu calon bupati yang diketahui merupakan adik mantan bupati sebelumnya. Selain itu, massa mengungkapkan dugaan penggunaan mobil dinas Pemkab Paluta untuk kepentingan kampanye salah satu calon.
“Pj Bupati Padang Lawas Utara jelas sudah mencederai demokrasi. Kami memiliki bukti kuat yang sudah kami laporkan ke Bawaslu Paluta,” tegas Afri Harahap dalam orasinya.
Aksi yang berlangsung selama beberapa jam itu memanas ketika Pj Bupati Paluta tidak menemui massa. Ketidakhadiran Pj Bupati memicu kericuhan, dengan aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian. Massa juga membakar ban bekas di depan kantor bupati setelah melihat Pj Bupati diduga kabur melalui pintu belakang.
Situasi mulai mereda setelah pihak kepolisian memediasi pertemuan antara perwakilan massa dengan Kabag Hukum Pemkab Paluta. Dalam pertemuan tersebut, Kabag Hukum berjanji akan menyampaikan tuntutan massa kepada pimpinan.
Massa mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak diindahkan. Mereka juga berencana menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar segera mencopot Pj Bupati Paluta karena diduga tidak netral menjelang Pilkada.
(Red/Tim)
