Palas | SuaraPrananta.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders).
Sehubungan dengan itu, Kabupaten Padang Lawas pada Rabu, 30 April 2025, melaksanakan Musrenbang di Aula Kantor Bupati Padang Lawas dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan di Padang Lawas, termasuk organisasi pemuda dan kemahasiswaan. Namun sangat disayangkan, organisasi yang tergabung dalam lingkaran Cipayung Plus — meliputi HMI, IMM, dan KAMMI — menyatakan kekecewaannya atas pelaksanaan agenda tersebut.
Putra Hasibuan, Ketua HMI Padang Lawas, menyampaikan, “Kami mendukung kegiatan Musrenbang ini. Kami memang diundang, dan dalam undangan disebutkan bahwa pelaksanaan Musrenbang diadakan di aula. Namun, setelah menandatangani absensi, kami malah disuruh berada di luar. Logikanya, masa peserta Musrenbang ada yang di luar dan ada yang di dalam? Yang sangat miris, setelah bupati memasuki aula, pintu langsung ditutup rapat, sehingga yang di luar tidak bisa melihat atau mendengar apa yang dimusyawarahkan,” pungkasnya.
Tarmizi, Ketua KAMMI Palas, juga menambahkan, “Kami mengapresiasi acara Musrenbang Kabupaten Padang Lawas, yang seharusnya diketahui oleh banyak pihak. Namun pada kenyataannya, hanya sebagian orang yang benar-benar terlibat. Kami sebagai mahasiswa sangat kecewa dengan kegiatan ini, karena tidak sesuai dengan tema yaitu ‘Merajut Kolaborasi untuk Mewujudkan Padang Lawas Maju’. Apa maksud dari undangan untuk ikut serta dalam musyawarah ini, kalau ternyata kami tidak dibolehkan masuk? Bahkan, ada organisasi nasional yang tidak diundang sama sekali.”
Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program. Diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan.
Kekecewaan juga disampaikan oleh Ketua IMM Palas-Paluta, Khaida, “Kami mengucapkan terima kasih atas undangan Musrenbang sebagai bentuk komitmen terhadap semua pemangku kepentingan. Namun, hal ini sangat mengecewakan, khususnya bagi IMM dan Cipayung Plus. Saya baru menandatangani absen, lalu langsung disuruh ke luar. Seolah-olah kami tidak punya fungsi sebagai sosial kontrol. Pelayanan publik semacam ini tidak baik bagi Padang Lawas, padahal peningkatan pelayanan publik termasuk dalam 7 pokok program unggulan bupati dan wakil bupati,” tandasnya.
AH
